Kamis, 15 November 2012

ALASAN MENGAPA UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) BARU ADA DI TAHUN 1986


           Seperti yang telah kita ketahui bahwa undang undang tentang peradilan tata usaha negara itu sendiri lahir pada tahun 1986. Hal ini berarti semenjak indonesia merdeka hingga tahun 1986 indonesia tidak memiliki aturan atau undang undang yang mengatur tentang peradilan administrasi negara. Dari sudut sejarah ide dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk peradilan TUN, oleh karena pembentukan peradilan TUN sebagai bagian pembangunan hukum nasional.

            Akan tetapi realitasnya, pada era sebelum tahun 1986 indonesia tidak memiliki aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang peradilan administratif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentnya mengingatkan kita kembali dengan teori  Fundamentum Petendi dan Objektum Litis.

Teori Fundamentum Petendi di kemukakan oleh J.R Thorbecke yang mengemukakan tolak ukur terhadap suatu perkara adalah pokok sengeketanya.[1] Artinya apabila “fundamentum Petendinya” terletak dalam lapangan hukum perdata, maka yang mempunyai wewenang untuk memutus perkara tersebut adalah hakim biasa. Sedangkan aaaaaapabila “Fundamentum Petendi” terletak pada lapangan hukum publik, maka ialah hakim administratif yang berperan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sebagai contoh, A mempunyai sebuah rumah dengan status hak milik, lalu kemudian akan di gusur oleh Badan atau Pejabat TUN dengan alasan akan di buat jalan. Bila A ingin menggugat Badan atau Pejabt TUN karena hak milik atas tanah tersebut, maka yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkaranya adalah pengadilan umum. Tapi apabila A ingin menggugat badan atau pejabat TUN tersebut terkait ketetapan bahwa akan membuat jalan, maka yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah pengadilan administratif.

Teori objektum litis di kemukakan oleh pendapatnya T.J Buys. Pada objektum litis tolak ukur yang di laihat pada sengketa adalah pokok dalam sengketa.[2] Artinya apabila “Objektum Litis” terlaetak pada hukum privat, adanya hak keprdatataan yang tertindas maka yang akan memproses perkara adalah pengadilan umum. Sedangkan apabisa “Objektum Litis” terletak pada hukum publik maka kompetensi untuk memutus perkara tersebut adalah pengadilan administratif. Jadi dengan tolak ukurnya Objektum litis maka bertitik tolak pada objek dalam artian hak siapa yang di langgar dan hak yang di langgar itu di kuasai oleh hukum apa. Mengacu pada contoh sebeumnya di atas, dengan tolak ukur Objektum Litis maka yang berhak memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah hakim biasa, karena A mempunyai hak milik yang di langgar dan terletak pada hukum perdata.

Kembali lagi pada kondisi indonesia sebelum lahirnya undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan administrasi negara. Doktrin yang di pakai indonesia pada saat itu adalah pendapat dari T.J Buys dalam artian Objektum Litis. Karena pada masa itu hak milik adalah hak yang terkuat terpenuh dan tidak bisa di ganggu gugat lagi. Jadi apabila ada sengketa yang melibatkan badan atau pejabat TUN di dalamnya maka tolak ukur terhadap perkara adalah hak yang di langgar. Akan tetapi era semakin berkembang menyebabkan hak-hak individu tidak lagi sekuat sebelumnya. Artinya ketika ha-hak individu tersebut berbenturan dengan hak publik maka hak publiklah yang harus di dahulukan. Hal ini memungkinkan adanya tindakan pemerintah yang melanggar hukum (abuse of power). Maka di perlukanlah aturan tersendiri tehadap ranah administratif. Maka pada tahun 1986 lahirlah undang undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu undang-undang No.5 tahun 1986.



[1] Sjachran Basah, eksistensi dan tolak ukur badan peradilan adiministrasi di Indonesia, Alumni. Bandung 2010. Hlm.175
[2] Ibid. Hlm. 179

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar