Senin, 08 Oktober 2012

CONTOH SURAT JAWABAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)


   
         Dalam dunia hukum tentunya tidak asing lagi kita mendengar dengar istilah tentang surat gugatan. mulai dari gugatan cerai, gugatan hak milik, gugatan terhadap kebijakan pemerintah dan lain lain. Tentunya pula sudah banyak tulisan-tulisan yang membahas dan memberikan contoh surat gugatan. Maka pada tulisan ini, saya akan membahas hal yang sebalikya yaitu surat jawaban gugatan. contoh surat jawaban gugatan yang di paparkan di bawah ini adalah surat jawaban gugatan pada peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengenai surat jawaban gugatan telah di atur lebih lanjut pada hukum acara PTUN sendiri. Dimana pihak yang bersengketa adalah KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH KOTA BANDUNG dan warga sipil (Suparman Atmadidjaja). Maka dari pada itu kurang lebih inilah contoh dari surat jawaban gugatan pada pengadilan tata usaha negara (PTUN).






SURAT JAWABAN GUGATAN

Nomor             : 08xx/G/PT.TUN/VIII/2012

Lampiran         : - Surat Kuasa

  - Photocopy Tanda Pengenal Advokat

 Perihal            :  JAWABAN GUGATAN


Bandung, 29 Mei 2012
Kepada,
Yth. Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara 21/Spt/Bdg/Bpn/08/2012 tentang Sertifikat Rumah
Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung
Jl. Cikini Raya Nomor 117 Bandung


Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Elmo Samanta S.H            : Advokat, berkewarganegaraan  Indonesia, dan berkantor  pada KANTOR HUKUM Maju Jaya Lawfirm, beralamat di Jl. Sekeloa Selatan I No. 2, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2012 (terlampir).
Bertindak untuk dan atas nama:
Nama                           : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH KOTA BANDUNG
Alamat                                  : Jalan  Melati karangan Nomor 16.  RT 1/ RW 3 Kelurahan sadang seran Kecamatan Dago Bandung
Yang selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT.
Melawan :
Nama                           : Suparman Atmadidjaja  (45 tahun)
Tempat/tgl. lahir          : Bandung 15 Juni,1977
Alamat                        : Jalan  Dago Atas Nomor 32.  RT 1/ RW 3 Kelurahan        Dago
  Kecamatan Dago Bandung
Pekerjaan                     : Pegawai Negeri sipil (PNS)
Yang selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT.

Dengan ini, perkenankan lah kami menyampaikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT tertanggal 9 mei 2012 sebagai berikut :

I.                   DALAM EKSEPSI
·         Bahwa ketidak berwenangan Pengadilan negeri Tata Usaha Negara mengadili dikarenakan pada perkara ini masih di lakukanya upaya administratif di KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PUSAT dan belum sampai pada tahap putusan.
·         Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan.
·         Bahwa gugatan yang di layangkan PENGGUGAT adalah tidak tepat, karena berdasarkan pasal 1 angka 6 undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan seorang tergugat haruslah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenanganya, sedangkan pada kasus ini yang mengeluarkan keputusan terkait sertifikat yang di maksud bukanlah KANTOR WILAYAH PERTANAHAN KOTA BANDUNG melainkan KANTOR WILAYAH PERTANAHAN JAWA BARAT.
·         Bahwa tidak terdapatnya objek sengketa sebagaimana yang di maksud oleh PENGGUGAT karena BADAN PERTANAHAN NASIONAL dalam pembuatan sertifikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah  dengan di umumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah yang tercantum, sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara.
·         Bahwa sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.
·         Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang di maksud PENGGUGAT dengan No. 08/G/PT.TUN/VIII/2012 adalah tidak tepat.
·         Bahwa keputusan di keluarkanya sertifikat tanah No. 21/Spt/Bdg/Bpn/08/2012 tidaklah terjadi tumpang tindih dengan sertifikat tanah dengan No. 125/Spt/Bdg/09/2010 karna sesuai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah jika di keluarkan sertifikat pengganti atas sertifikat sebelumnya, maka sertifikat sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.


II.                DALAM POKOK PERKARA
·         Bahwa tidak terdapatnya kelalaian TERGUGAT sebagai mana di maksud dalam surat gugatan PENGGUGAT, karena dengan ini TERGUGAT sudah dengan itikad baik dalam hal Pengumpulan Data Fisik dan Data  Yuridis sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan guna pembutan  sertifikat.
·         Bahwa tidak terdapatnya keputusan dari KANTOR PERTANAHAN NASIONAL yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus bertentangan dengan ketentuan pidana, sebagaimana yang di maksud oleh PENGGUGAT, karena dalam pembuatan sertifikat KANTOR PERTANAHAN NASIONAL sudah mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang di perlukan dalam hal pembuatan sertifikat.
·         Bahwa Tindakan TERGUGAT sudah sesuai ketentuan  Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 64  Peraturan   Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang   Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  Tanah yang tidak memenuhi Unsur  -unsur   Pasal 53  ayat (2)  Undang –undang No.9  Tahun 2004  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
·         Bahwa KANTOR PERTANAHAN NASIONAL dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat.2.b Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal.3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme.
·         Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan TERGUGAT Kepala tidak  terbukti Melanggar Azas –azas Umum Pemerintah Yang Baik ( Azas Kecermatan ,Azas  tidak   berbuat sewenang–wenang ,azas tidak menyalahgunakan  Wewenang  untuk tujuan lain  ,azas  kepastian hukum  dan telah memenuhi Unsur  -unsur   Pasal 53  ayat (2)  Undang –  undang No.51  Tahun 2009  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bandung TIDAK BERWENANG mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1.      Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat di terima
2.      Mengabulkan permohonan  TERGUGAT  untuk seluruhnya
Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada sertifikat No. 21/Spt/Bdg/Bpn/08/2012 terkait tumpang tindih penerbitan sertifikat hak milik atas tanah  Nomor 125/Spt/Bdg/09/2010, atas nama tuan Yusuf Komarudin  tertanggal 21 April 2010 dengan hak milik atas tanah Nomor: 53/67-1-400/IX/1968, atsa nama Ny. Husna atmadidjaja  yang dikeluarkan oleh KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT.
3.      Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);
Demikian surat jawaban gugatan kami


                                                                                                      Hormat kami
                                                                  Kuasa Hukum TERGUGAT
                       
                             

                                                                                   


                                                                                                    ADVOCAD
                                                                                           ELMO SAMANTA S.H



                                                                             

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar